Angkutan Mobil Umum di Jakarta Terancam Punah!

Nada sumbang kembali harus diterima produsen kendaraan mobil murah. Para pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organda memperkirakan kehadiran mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) dapat mengganggu keberadaan angkutan umum darat, khususnya angkutan umum jarak pendek dan dalam kota.

Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena memperkirakan kehadiran mobil murah yang memicu kemacetan bakal membuat rute yang biasa ditempuh angkutan umum jarak pendek semakin panjang.

“Organda memiliki rute jarak jauh dan menengah. Kalau rute kami bisa untuk survive, mobil LCGC tidak bisa ke Surabaya, karena resikonya sangat besar. Namun, kalau angkutan jarak pendek atau di perkotaan dengan adanya mobil LCGC, maka akan punah keberadaannya,” ujar Lorena ketika ditemui dalam acara Diskusi Interaktif tentang Kehadiran Mobil Murah di Hotel Ritz Carlton Pacifik Place, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Lorena memperkirakan, kemcatan yang muncul akibat bertambahnya jumlah kendaraan akan membuat rata-rata kecepataan kendaraan di perkotaan turun sekitar 2%-4% setiap enam bulannya. “Kalau jumlah rit makin sedikit, maka biaya operasional semakin tidak efisien,” tegasnya.

Sesuai amanat UU 22 Tahun 2009, pemerintah diwajibkan menyediakan fasilitas angkutan umum yang aman, nyaman dan mudah di akses oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap penyediaan angkutan orang dan barang sehingga bisa menciptakan lapangan usaha bagi penyelenggaraan angkutan umum perkotaan.

“Dari UU itu sudah diatur, tapi apakah penjelasan UU itu sudah dilaksanakan dengan baik selama 70 tahun Indonesia yang sudah merdeka,” tanyanya.

Angkutan Mobil Umum di Jakarta Terancam Punah!

Mobil Murah Indonesia Belum Ramah Lingkungan

 

Istilah Green Car dalam konsep mobil murah yang diusung lewat program Low Cost Green Car (LCGC) masih diragukan sejumlah kalangan. Dari deretan kendaraan murah yang diluncurkan, konsep ramah lingkungan ternyata belum sepenuhnya diterapkan.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas mengatakan mobil murah dari dua produsen otomotif lokal seperti Daihatsu dan Toyota dituding belum menerapkan konsep ramah lingkungan dalam produknya.

“Green car itu kalau bahan bakarnya gas atau biofuel, ini kan pakai bensin, jadi nggak green lah, tepatnya mobil murah,” ungkapnya dalam Diskusi Mengenai ‘Program Low Cost and Green Car, Dampak dan Solusinya’ di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (22/10/2013)

Pendapat senada disampaikan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Asisten Deputi Urusan Pengendalian Perencanaan Udara Sumber Bergerak Kementerian lingkungan Hidup, Zakaria, mengungkapkan konsep green car yang diterapkan Indonesia masih terlalu kabur.

“Kalau saya melihat memang trennya mobil ke arah yang lebih bagus. Pengertian green batasannya lebih kabur. Ini kan lebih ke hemat energi saja, dari yang 1 liter 12 kilometer menjadi 20 kilometer,” tegasnya.

Zakaria menjelaskan, sekecil apapun Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikonsumsi, gas emisi akan tetap dihasilkan oleh kendaraan bermotor apapun jenisnya.

Apabila Indonesia ingin mewujudkan green car, KLH mengimbau pemerintah untuk memproduksi mobil listrik. Alasannya, mobil listrik justru masuk jenis kendaraan yang sepenuhnya ramah lingkungan.

“Oleh sebab itu terjemahan resminya juga dibenarkan. Jadi kalau nanti kearah mobil listrik kita bisa bilang green car,” tutupnya.

Mobil Murah Indonesia Belum Ramah Lingkungan

458 Daerah di Indonesia Masih Butuh Mobil

 

Kenaikan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bukan satu-satunya alasan pemerintah tetap ngotot mengeluarkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). Di balik itu, pemerintah ternyata bertekad mengurangi impor kendaraan yang sebagian besar dipasok Thailand.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan Indonesia sebetulnya memiliki peluang untuk meningkatkan produksi kendaraan bermotor roda empat melalui pengembangan mobil hemat energi dan ramah lingkungan.

“Kalau kita tidak mengembangkan kendaraan LCGC, maka negara ASEAN lain yang akan mengembangkannya. Apa kita mau terus dibanjiri impor kendaraan mobil, sedangkan kita punya kemampuan menjadi basis produksi mobil jenis tersebut,” tegas dia di Sidang Paripurna VII, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Hatta menjelaskan, era persaingan bebas ASEAN ASEAN dan Asia Timur memaksa pelakju industri otomotif Indonesia untuk berbenah diri dan berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dan harga terjangkau untuk keperluan pasar domestik dan ekspor.

Alasannya, negara pesaing lain seperti Thailand, Malaysia, China, Jepang dan Korea diketahui telah memproduksi mobil sejenis. “Thailand bahkan jadi sumber pasokan impor mobil Completely Built Up (CBU) terbesar bagi Indonesia dengan produksi 2,4 juta kendaraan per tahun,” terang dia.

Thailand, lanjutnya, bahkan sudah memproduksi mobil eco car sejenis LCGC sebanyak 140 ribu unit sepanjang 2012 dan diperkirakan akan meningkat setiap tahun sesuai kebutuhan regional. Produksi mobilnya siap untuk diekspor ke seluruh negara ASEAN.

“Peluang pasar bebas harus dimanfaatkan, sehingga produk otomotif yang dibuat di dalam negeri harus mampu untuk kepentingan ekspor. Jadi supaya bisa menembusnya, kualitas minimum tertentu dari produk otomotif Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Murah dan Ramah Lingkungan (KBH2) harus dipenuhi,” pungkas Hatta.

458 Daerah di Indonesia Masih Butuh Mobil

Apa kah Kita Mau Dibanjiri Mobil Impor?

Apa kah Kita Mau Dibanjiri Mobil Impor?

Kenaikan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bukan satu-satunya alasan pemerintah tetap ngotot mengeluarkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). Di balik itu, pemerintah ternyata bertekad mengurangi impor kendaraan yang sebagian besar dipasok Thailand.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan Indonesia sebetulnya memiliki peluang untuk meningkatkan produksi kendaraan bermotor roda empat melalui pengembangan mobil hemat energi dan ramah lingkungan.

“Kalau kita tidak mengembangkan kendaraan LCGC, maka negara ASEAN lain yang akan mengembangkannya. Apa kita mau terus dibanjiri impor kendaraan mobil, sedangkan kita punya kemampuan menjadi basis produksi mobil jenis tersebut,” tegas dia di Sidang Paripurna VII, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Hatta menjelaskan, era persaingan bebas ASEAN ASEAN dan Asia Timur memaksa pelakju industri otomotif Indonesia untuk berbenah diri dan berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dan harga terjangkau untuk keperluan pasar domestik dan ekspor.

Alasannya, negara pesaing lain seperti Thailand, Malaysia, China, Jepang dan Korea diketahui telah memproduksi mobil sejenis. “Thailand bahkan jadi sumber pasokan impor mobil Completely Built Up (CBU) terbesar bagi Indonesia dengan produksi 2,4 juta kendaraan per tahun,” terang dia.

Thailand, lanjutnya, bahkan sudah memproduksi mobil eco car sejenis LCGC sebanyak 140 ribu unit sepanjang 2012 dan diperkirakan akan meningkat setiap tahun sesuai kebutuhan regional. Produksi mobilnya siap untuk diekspor ke seluruh negara ASEAN.

“Peluang pasar bebas harus dimanfaatkan, sehingga produk otomotif yang dibuat di dalam negeri harus mampu untuk kepentingan ekspor. Jadi supaya bisa menembusnya, kualitas minimum tertentu dari produk otomotif Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Murah dan Ramah Lingkungan (KBH2) harus dipenuhi,” pungkas Hatta.(Fik/Shd)

Apa kah Kita Mau Dibanjiri Mobil Impor?

Isuzu Takkan Masuk Bisnis Mobil Murah

 

PT Isuzu Astra Motor Indonesia mengaku tidak berminat memproduksi mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) seperti produsen otomotif asal Jepang lainnya. Keputusan ini dipilih karena Isus hanya memproduksi kendaraan dari komersial besar.

“Hingga saat ini tidak ada keinginan untuk memproduksi mobil LCGC,” ujar Marketing Communication Departement PT Isuzu Astra Motor Indonesia Puti Annisa M, di Bandung, Jawa Barat, seperti ditulis Minggu (24/11/2013).

Menurut Puti, fokus bisnis Isuzu selama ini hanya untuk memproduksi kendaraan komersial besar seperti truk dan mini bus. Konsep LCGC dinilai tidak masuk kedalam rencana perusahaan tersebut.

“Kompetensi kami memang kendaraan komersil besar, bukan yang kecil. Dan di dunia, Isuzu memang kenal sebagai produsen kendaraan komersil dan diesel, jadi core-nya memang disini,” katanya.

Meski demikian, lanjut Puti, Isuzu tetap memproduksi mesin diesel untuk mobil dengan ukuran kecil untuk dipakai produsen lain terutama pabrikan mobil Eropa.

“Mesin diesel Isuzu (untuk mobil kecil) itu dipakai oleh merek mobil di Eropa. Selain itu juga kami buat mesin diesel kapal laut, terus dan bus juga untuk merek lain. Kami akan fokus disitu, kalau LCGC kami serahkan ke produsen lain,” jelasnya.

Hingga saat ini sendiri, pemerintah telah mengizinkan lima produsen otomotif untuk memproduksi mobil murah LCGC seperti Honda, Daihatsu, Toyota, Suzuki dan Datsun. Diantara lima produsen tersebut, hanya tinggal Datsun yang belum mulai memproduksi secara massal LCGC ini karena masih menunggu sertifikasi dari Kementerian Perindustrian.

Anak perusahaan dari Nissan ini sendiri rencananya baru memulai produksinya pada awal tahun depan, setelah pabriknya selesai dibangun.(Dny/Shd)

Isuzu Takkan Masuk Bisnis Mobil Murah

Kebijakan Mobil Murah, Jokowi Mengaku Dikibulin Pemerintah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah pusat. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Jokowi usai menjadi pembicara dalam seminar Dewan Guru Besar UI bertema ‘Indonesia Menjawab Tantangan; Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang’ di Aula FK UI, Salemba, Jakarta Pusat.

Jokowi berujar, dirinya merasa dibohongi pemerintah pusat. Sebab selama perbincangan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak pernah menyinggung mengenai mobil murah.

“Jadi ketika ada pertemuan yang dibicarakan adalah mengenai MRT, monorail, dan sterilisasi jalur Transjakarta. Tapi nggak pernah menyinggung mobil murah, dan tiba-tiba itu keluar,” kata Jokowi kesal, Sabtu (30/11/2013).

Mengenai tanggapan pemerintah terkait kebijakan mobil murah, Jokowi merasa tidak pernah menolak ide adanya mobil murah tersebut. “Saya ngomong yang dibutuhkan itu transportasi murah bukan melarang mobil murah,” tegasnya.

Selain merasa dikibuli, Jokowi juga menyindir mengenai komunikasi yang dibangun antara pemerintah pusat dengan daerah yang tidak berjalan dua arah. Seharusnya, komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah.

“Menurut saya yang paling bagus ada komunikasi dua arah tetapi bukan mendengarkan pidato,” pungkas Jokowi.

Kebijakan Mobil Murah, Jokowi Mengaku Dikibulin Pemerintah

Ada Mobil Murah, Pemerintah Ogah Tambah Kuota BBM

 

Pemerintah memastikan target kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 48 juta kiloliter (kl) tahun depan tak akan berubah meskipun produksi kendaraan murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) diperkirakan melonjak hingga ratusan ribu unit.

“Tahun depan kuota tidak akan jebol kalau ada kebijakan (pemerintah). Makanya kami ingatkan Kementerian ESDM supaya patuhi komitmen 48 juta kl dengan cara apapun karena tidak akan ada tambahan kuota. Kalau ada tambahan, anggaran juga nambah, bisa repot,” kata Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, seperti ditulis Selasa (3/12/2013).

Dia optimistis, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bisa mencapai 47 juta kl atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebesar 48 juta kl. Caranya, lanjut Bambang, melalui penggunaan alat pengontrol atau Radio Frequency Identification (RFID) pada kendaraan maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Fokus pertama kami adalah close distribution seperti RFID yang sekarang dibagikan. Jadi kalau jatah BBM misalnya 60 liter per minggu lalu coba-coba nambah, maka tidak bisa lagi. Sedangkan cara lain adalah konversi biofuel dan gas harus lebih agresif ,” paparnya.

RFID, menurut Bambang, harus dipasang pada kendaraan-kendaraan tertentu bukan mobil atau motor baru, bahkan kendaraan mewah. “Makanya saya harap ada kebijakan lain selain RFID. Tapi biarlah Kementerian ESDM yang memikirkan itu termasuk peningkatan campuran biofuel yang nantinya bakal diterapkan di seluruh Indonesia secara bertahap,” tutur dia.

Terkait lonjakan produksi LCGC tahun depan, dia mengungkapkan, pihaknya bakal berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) supaya berupaya keras menekan penggunaan premium oleh mobil murah.

“Setelah saya cek, mesin LCGC tidak didesain untuk premium. Jadi harus ditekankan konsumen harus sadar soal itu agar konsumen tidak mudah konsumsi BBM subsidi sebab premium tidak cocok di mobil ini karena bisa menyebabkan kerusakan. Makanya saya minta Kemenperin bicara ke produsen otomotif,” tandasnya.

Ada Mobil Murah, Pemerintah Ogah Tambah Kuota BBM